Minimalisir Pelanggaran dari Anggota Polri, Polresta Surakarta Terapkan Program Whistleblowing

Pelaporan Pelanggaran Hukum yang selanjutnya disebut Pelaporan (Whistleblowing) adalah pengungkapan pelanggaran hukum di bidang korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri di lingkungan Polri. Pelapor (whistleblower) adalah Pegawai Negeri pada Polri yang melaporkan adanya pelanggaran hukum di lingkungan Polri dan memiliki akses informasi yang memadai dengan didukung oleh paling sedikit satu alat bukti yang sah. Unit Pengamanan Internal Sie Propam Polri yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menangani laporan pelanggaran hukum dari pelapor (whisteblower). Perlindungan dan kerahasiaan pelapor (whistleblower) dilksanakan oleh pejabat pada Unit Pengamanan Internal Sie Propam Polri atau pengemban fungsi Pengamanan Internal yang ditunjuk oleh Kapolresta Surakarta. dalam pelaksanaan perlindungan dan kerahasiaan pelapor menggunakan menguakan sarana dan prasarana dinas Polri atau sarana dan prasarana lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fungsi Paminal Polresta Surakarta.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala. SP2HP merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

(Dewi-Humas)