PERIZINAN

JENIS PERIZINAN

IZIN KERAMAIAN

Dasar :

  1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Th. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. KUH Pidana Pasal 510 tentang Keramaian;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Th 2017 tentang Tata cara Perizinan dan pengawasan keramaian umum, Kegiatan masyarakat lainnya dan Pemberitahuan kegiatan Politik;
  4. Juklap Kapolri No. Pol : Juklap/02/XII/1995 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat;

Yang termasuk dalam Izin Keramaian :

  1. Keramaian
  2. Tontonan
  3. Arak – arakan di jalan Umum

Tata Cara Perizinan :

  1. Pengajuan Surat permohonan Ijin Keramaian secara tertulis Polri dengan ketentuan yaitu :
  2. Pengajuan permohonan Keramaian Umum dan Keramaian Masyarakat tingkat Daerah paling lambat 14 hari Kerja sebelum pelaksanaan.
  3. Pengajuan permohonan Keramaian Umum dan Keramaian Masyarakat tingkat Nasional paling lambat 21 hari Kerja sebelum pelaksanaan.
  4. Pengajuan permohonan Keramaian Umum dan Keramaian Masyarakat tingkat Internsional paling lambat 30 hari Kerja sebelum pelaksanaan
  5. Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan batas waktu pengajian maka Polri dapat menolak permohonan izin yang diajukan.
  6. Permohonan Ijin Kermaian yang diajukan ke Polri memuat :
  7. Tujuan dan Sifat Kegiatan
  8. Tempat dan Waktu penyelenggaraan
  9. Jumlah Peserta atau Undangan
  10. Penanggungjawab kegiatan
  11. Lampiran Surat permohonan Ijin Keramaian antara lain :
  12. Daftar susunan panitia Penyelenggara
  13. Persetujuan/Ijin Tempat lokasi kegiatan
  14. Rekomendasi dari Instansi terkait atau Organisasi terkait
  15. Pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama,norma kesusilaan atau kesopanan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  16. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lain terdapat permasalahan, Pejabat Polri yang berwenang menyampaikan penolakan terhadap permohonan izin disertai alasan.
PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK

Yang termasuk kegiatan politik meliputi :

  1. Kampaye Pemilihan Umum
  2. Pawai bermuatan Politik
  3. Penyeberan Pamflet yang bermuatan politik
  4. Penampilan gambar atau lukisan yang bermuatan politik yang disebarkan kapada umum
  5. Bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Pemberitahuan Kegiatan Politik :

  1. Pemberitahun secara tertulis kepada Polri paling lambat 7 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan
  2. Surat pemberitahuan memuat :
  3. Bentuk kegiatan
  4. Maksud dan tujuan kegiatan
  5. Tempat dan waktu kegiatan
  6. Jumlah peserta dan jumlah kendaraan
  7. Pembicara
  8. Penanggungjawab kegiatan
  9. Lampiran surat pemberitahuan dilampiri :
  10. Proposal
  11. AD/ART Organisasi/Badan Hukum
  12. Identitas diri penanggungjawab kegiatan
  13. Daftar susunan pengurus untuk organisasi/badan hukum
  14. Persetujuan penanggungjawab tempat kegiatan
  15. Rekomendasi dari Intansi terkait
  16. Visa bagi pembicara orang asing
  17. Denah Rute yang akan dilalui kegiatan yang berupa pawai
  18. Undangan jika mengundang pejabat negara
  19. Dalam pemberitahuan belum lengkap dan tidak memnuhi pesyaratan yang telah ditentukan,Pejabat Polri yang berwenang tidak menerbitkan STTP.
  20. Apabila dalam hal pemeriksaan ditemukan masalah dan berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pejabata Polri berwenang menyarankan kepada penyelenggara untuk :
  21. Menunda kegiatan
  22. Memindahkan lokasi kegiatan
  23. Mengubah bentuk kegiatan atau acara
  24. Mengurangi sebagian kegiatan
PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Dasar :

  1. Undang-undang No.9 Tahun 1998 tentang KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
  2. Perkap nomor 9 tahun 2008 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum :

  1. unjuk rasa atau dernonstrasi;
  2. pawai;
  3. rapat umurn;
  4. mimbar bebas.

Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum. kecuali :

  1. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah. instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api. terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
  2. Pada hari besar Nasional :
  3. Tahun Baru;
  4. Hari Raya Nyepi;
  5. Hari Wafat Isa Almasih;
  6. Isra Mi.raj;
  7. Kenaikan Isa Almasih;
  8. Hari Raya Waisak;
  9. Hari Raya Idul Fitri;
  10. Hari Raya Idul Adha;
  11. Hari Maulid Nabi;
  12. 1 Muharam;
  13. Hari Natal;
  14. Agustus
  15. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Tata cara pemberitahuan kegiatan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Kepada Polri :

  1. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis kepada Polri oleh yang bersangkutan. pemimpin, atau penanggungjawab kelompok selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat ) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.Yang dimaksud dengan “Polri setempat” adalah satuan Polri terdepan dimana kegiatan penyampaian pendapat akan dilakukan apabila kegiatan dilaksanakan pada :
  2. 1 (satu) kecamatan. pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat;
  3. 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten/kotamadya. pemberitahuan ditujukan kepada Polres setempat;
  4. 2 (dua) kabupaten/kotamadya atau lebih dalam 1 (satu)propinsi, pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat;
  5. 2 (dua) propinsi atau lebih, pernberitahuan ditujukan kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  6. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud memuat :
  7. maksud dan tujuan;
  8. tempat, lokasi, dan rute;
  9. waktu dan lama;
  10. bentuk;
  11. penanggung jawab;
  12. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
  13. alat peraga yang dipergunakan;
  14. jumlah peserta.
  15. Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima)orang penanggungjawab.
  16. Penyampaian pendapat di muka umum hanya dapat dilaksanakan, pada waktu sebagai berikut: a. di tempat terbuka antara pukul 06.00 s.d. pukul 18.00, waktu setempat; b. di tempat tertutup antara pukul 06.00 s.d. pukul 22.00 waktu setempat.
  17. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

Sanksi – Sanksi :

  1. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak mcmenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 dalam Undang-undang No.9 Tahun 1998 tentang Penyampaian pendapat di Muka Umum.
  2. Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok.

 

Pelayanan Perizinan Melalui SAT. INTELKAM POLRESTA SURAKARTA